shape-2 shape-3
article

Isu Hukum Sepekan: Tindak Pidana Pencurian: Maling Ayam, Main Hakim Sendiri, dan Urgensi Pendidikan Hukum

Peristiwa yang menewaskan KD (38), seorang pria yang diduga mencuri ayam aduan di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, beberapa waktu lalu, dengan cepat menjadi perhatian nasional. Kasus ini tidak hanya menjadi konsumsi berita kriminal, tetapi juga memicu diskursus publik yang lebih luas mengenai batas penegakan hukum, legitimasi kekerasan kolektif, serta rapuhnya prinsip negara hukum dalam praktik sosial sehari-hari.

Di media sosial, video yang memperlihatkan tangisan anak korban menyebar luas dan memicu respons emosional yang kuat. Namun, di balik arus empati tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai apakah tindakan warga dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri kolektif, atau justru merupakan praktik main hakim sendiri (eigenrichting) yang melanggar hukum.

Dalam banyak kasus serupa, viralitas sering kali mendahului klarifikasi hukum, sehingga menciptakan tekanan sosial yang berpotensi mengaburkan asas-asas dasar dalam sistem peradilan pidana. Di balik dimensi viralitas tersebut, tragedi Baturiti mengungkap persoalan yang lebih mendasar, ketegangan antara hukum negara dan kecenderungan sebagian masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui kekerasan langsung. Dalam situasi tertentu, ketika kepercayaan terhadap institusi penegak hukum melemah, sebagian warga cenderung mengambil alih fungsi yang seharusnya dijalankan oleh negara. Di titik inilah batas antara penegakan hukum dan tindakan balas dendam menjadi kabur.

Berdasarkan informasi yang disampaikan aparat penegak hukum, KD diduga hendak mengambil ayam aduan milik warga yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Setelah suara kulkul (kentongan khas Bali) dibunyikan sebagai tanda bahaya, warga berdatangan dan mengepung lokasi kejadian. Situasi yang semula dapat ditangani melalui prosedur hukum berubah menjadi eskalasi kekerasan. Alih-alih mengamankan terduga pelaku dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian, massa justru melakukan pengeroyokan menggunakan batang besi dan bambu hingga korban meninggal dunia. Setelah itu, sepeda motor korban juga dibakar.

Peristiwa ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk eigenrichting, yakni tindakan mengambil alih fungsi penegakan hukum oleh individu atau kelompok tanpa otoritas yang sah. Dalam negara hukum modern, monopoli penggunaan kekerasan yang sah berada pada negara, bukan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan di luar mekanisme hukum formal pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar rule of law.

Secara hukum, tindakan para pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penetapan lima orang sebagai tersangka oleh kepolisian menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan peristiwa ini dalam kerangka pertanggungjawaban pidana individual, bukan sebagai ekspresi pembenaran sosial atas tindakan kolektif.

Dalam konteks ini, dalih pembelaan terpaksa (noodweer) tidak dapat serta-merta digunakan untuk membenarkan tindakan massa. Doktrin hukum pidana mensyaratkan adanya proporsionalitas antara ancaman dan respons, serta keharusan bahwa pembelaan dilakukan secara terbatas untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Ketika seseorang yang diduga melakukan pencurian justru dikeroyok hingga meninggal dunia, maka tindakan tersebut telah melampaui batas pembelaan diri dan berubah menjadi kekerasan yang bersifat represif. Dengan demikian, peristiwa ini lebih tepat ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana atas tindakan main hakim sendiri, bukan pembelaan yang sah.

Lebih jauh, tragedi ini juga menunjukkan kegagalan penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang merupakan salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktik di Baturiti, proses pembuktian tersebut tidak pernah terjadi karena hukuman dijatuhkan secara langsung oleh massa di lokasi kejadian.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan tersebut juga bertentangan dengan jaminan hak atas kehidupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup merupakan hak yang bersifat non-derogable, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi dugaan tindak pidana. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum diselesaikan melalui proses peradilan yang adil, bukan melalui kekerasan ekstra-yudisial.

Peristiwa ini dapat dibaca sebagai manifestasi dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Dugaan berulangnya kasus pencurian ternak yang tidak segera tertangani dapat menciptakan persepsi bahwa aparat negara tidak hadir secara efektif dalam melindungi kepentingan warga. Dalam kondisi seperti ini, sebagian masyarakat dapat terdorong untuk mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk respons langsung terhadap ancaman yang mereka rasakan. Namun demikian, rendahnya kepercayaan terhadap institusi negara tidak dapat dijadikan justifikasi normatif untuk melakukan kekerasan. Ketika masyarakat menggantikan mekanisme peradilan dengan penghukuman langsung, maka yang terjadi bukanlah pemulihan keadilan, melainkan reproduksi kekerasan dalam bentuk baru. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini justru memperlemah legitimasi hukum dan memperbesar risiko konflik horizontal.

Di sisi lain, dimensi sosial-ekonomi dari kasus ini juga tidak dapat diabaikan. Informasi yang menyebutkan bahwa korban bekerja sebagai buruh harian dengan kondisi ekonomi terbatas menunjukkan bahwa tindak pidana sering kali berkelindan dengan faktor struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi. Meskipun kemiskinan tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindak pidana, ia tetap merupakan faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mengurangi kondisi sosial yang dapat mendorong terjadinya survival crime.

Peristiwa Baturiti pada akhirnya harus dibaca sebagai momentum refleksi terhadap dua hal yang berjalan secara simultan. Pertama, negara perlu memperkuat kapasitas institusi penegak hukum, khususnya dalam merespons cepat konflik di tingkat lokal agar tidak berkembang menjadi kekerasan kolektif. Kedua, masyarakat perlu memperkuat budaya hukum dengan menempatkan penyelesaian setiap dugaan tindak pidana dalam kerangka prosedur hukum yang sah. Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial, perluasan akses bantuan hukum, serta peningkatan literasi hukum di tingkat desa menjadi elemen penting dalam mencegah berulangnya praktik main hakim sendiri. Tanpa intervensi struktural yang memadai, potensi eskalasi konflik serupa akan tetap ada, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang lengkap, tetapi oleh sejauh mana norma tersebut benar-benar dihormati dalam praktik sosial. Ketika penghukuman dilakukan oleh massa sebelum proses peradilan berjalan, maka yang runtuh bukan hanya hak individu yang menjadi korban, tetapi juga fondasi keadilan itu sendiri. Dalam situasi seperti itu, negara tidak hanya kehilangan otoritas hukumnya, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik yang menjadi dasar legitimasi keberadaannya.

Bagikan Artikel